Direktur perusahaan di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, berinisial A (48) menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi pengalihan dan penguasaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba di Kecamatan Sekayu. Saat ini tersangka sudah ditahan.
Kepala Kejaksaan Negeri Muba Kiki Yonata Sah mengatakan penetapan tersangka dilakukan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Muba pada Senin (9/11).
"Penyidik menetapkan A alias IB yang merupakan Direktur PT Pancaroba Pagar Gunung sebagai tersangka, diduga menguasai tanah milik Pemkab Muba berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009, kemudian memanfaatkannya untuk pembangunan perumahan dan menjual puluhan unit rumah kepada masyarakat," katanya kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 4.881.867.000 atau sekitar Rp 4,8 miliar," sambungnya.
Kiki mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup. Dalam proses penyidikan, sebanyak 50 orang saksi telah diperiksa dan 88 item dokumen terkait perkara turut disita.
Tersangka juga diduga menggunakan Surat Pengakuan Hak atas nama Marzikum yang diterbitkan pada 2015 dengan luas lahan 1 hektare sebagai dasar pembelian dan penguasaan tanah.
"Padahal, berdasarkan sertifikat dan pencatatan aset, lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin," ungkapnya.
Kiki mengatakan tersangka diduga tidak melakukan pengecekan dan memastikan status lahan kepada instansi berwenang, yakni Kantor Pertanahan, atau BPN Kabupaten Muba, sebelum melakukan pembelian tanah.
Padahal, tersangka sebelumnya diketahui telah membangun perumahan Villa Pancaroba dan Pancaroba Golden City yang memiliki perizinan pembangunan.
Namun, untuk lahan yang menjadi objek perkara ini, penyidik menyebut tidak ditemukan izin sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
"Tersangka telah menjual sebanyak 23 unit rumah kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan tidak sah dengan menjual tanah yang senyatanya merupakan milik negara berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009 milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin," katanya.
Berdasarkan hasil audit auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 04/LHA/L.6/H.IV.1/09/2026 tertanggal 8 September 2026, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp 4.881.867.000.
Penghitungan tersebut menggunakan metode luas lahan yang dikuasai perusahaan yakni 9.091 meter persegi, dikalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 537.000 per meter persegi.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, A alias IB langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 9 November 2026.
"Tersangka dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu selama 20 hari, terhitung sejak 9 November 2026 sampai dengan 28 November 2026," jelasnya.
Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Subsider, tersangka dijerat Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ancaman pidana dalam perkara tersebut berupa penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 10 juta hingga paling banyak Rp 2 miliar.



























































